Batam Center (Inmas-Batam)- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi VIII melakukan kunjungan kerja di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Jumat(24/5). Kunjungan kerja ini dalam rangka untuk mengetahui tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Kepri tahun 1440 H / 2019 M. Mereka yang hadir adalah Wakil Ketua Komisi H. Ace Hasan Syadzily dan 7 orang anggota serta 3 orang Sekretaris Komisi dan 1 orang Kameramen. Disamping itu hadir juga dari bidang haji kemenag RI Direktur Pengelolaan Dana Haji Maman Saifullah.
Kehadiran rombongan disambut oleh Kakanwil Kemenag Kepri Dr. Drs. H. Mukhlisuddin, SH.MA, Kabid Haji dan Umroh Kanwil Kemenag Kepri, Kakankemenag Kota Batam Zulkarnain Umar, Kasi Pendaftaran dan Sistem Informasi Haji Kanwil Kemenag Kepri, Kasubag Inmas Kemenag Kepri dan Kasi Haji dan Umroh Kemenag Batam HM. Amanuddin.
Pertemuan berlangsung di Aula Lt 2 Wisma Kemenag dan Pusat Informasi Haji Jalan Engku Putri Batam Center Kota Batam.
Kakanwil Kemenag Kepri dalam kesempatan itu menyebutkan bahwa Embarkasi Batam melayani jamaah dari 4 povinsi yakni dari Provinsi Kepri, Riau, Jambi dan Kalimantan Barat (Kalbar). “Alhamdulillah pelaksanaannya dari tahun ke tahun berjalan sukses,” ujarnya.
Namun diakuinya, bahwa Kemenag Kepri belum memiliki asrama haji sendiri. Asrama haji yang ditempati jamaah selama ini adalah milik dari BP. Kawasan Batam yang setiap tahunnya harus membayar sewa kamar.
“Mudah-mudahan kehadiran Komisi VIII DPR RI ini dapat memfasilitasi supaya Kemenag Kepri memiliki asrama haji sendiri, apakah dengan cara bangun baru atau cukup meminta BP Batam menghibahkan asrama haji ke Kemenag,” harapnya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi VIII H. Ace Hasan Syadzily mengungkapkan bahwa Komisi VIII DPR RI memiliki perhatian serius dalam meningkatkan kwalitas pelayanan haji.
Dikatakannya, Embarkasi Batam adalah embarkasi yang sudah lama, rasanya tidak tepat jika Embarkasi Haji Batam tidak memiliki asrama sendiri. “Kita akan sama-sama perjuangkan agar SBSN dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan asrama haji di Embarkasi Batam dan tentu ini membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah setempat,” pungkasnya.
Namun supaya lebih cepat, langkah yang lebih solutif adalah sebaiknya jika kita meminta pihak BP Batam menghibahkan Asrama Haji Batam ke Kemenag.
Terkait solutif ini, saya minta kemenag harus bergerak cepat. “Kita di Komisi VIII DPR RI sangat mendukung langkah tersebut,”imbuhnya.
(bad70/yd)
