|
|
Kakankemenag Kota Batam H.Zulkarnain Umar di dampingi Kasubbag Tata Usaha Magdalena Silfia, Plh. Kasi Bimas Islam H.Muhammad Dirham bersama TIM dari BPKP RI
Sekupang (Inmas Batam) - Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Kebudayaan melaksanakan Survei Pendahuluan Pelaksanaan Pengawasan Lintas Sektoral Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi Semester 1 Tahun 2020 di Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (6/2).
Sesuai dengan sutar tugas Nomor: ST-39/D204/2020, Direktur Pengawasan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan pada Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP menugaskan TIM Survei yang beranggotakan 7 (tujuh) orang yakni: 1. Racmad Fitriyadi, dengan jabatan Kasubdiwas Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; 2. Sri Adi Eko Lestari, dengan jabatan Auditor Madya; 3. Maryono Dwi Saputra, dengan jabatan Auditor Madya; 4. Sayarif Hidayatullah S, dengan jabatan Auditor Pertama; 5. Wahyudi Wicaksono, dengan jabatan Auditor Pertama; 6. Monika Basama, dengan jabatan Auditor Pertama; 7. Intan Marlyane, dengan jabatan Auditor pelaksana lanjutan. Kehadiran TIM dari BPKP di sambut langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam H.Zulkarnain Umar, Kasubbag Tata Usaha Magdalena Silfia, Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam H.Sarbaini, Kepala seksi pendidikan madrasah juga selaku Pelaksana Harian (Plh) Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam H.Muhammad Dirham di Aula mini Lt.II. Kemenag Kota Batam. Usai pertemuan dengan TIM dari BPKP RI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam H.Zulkarnain Umar yang dimintai keterangan perihal pertemuan tersebut mengatakan, adapun survei yang dilakukan oleh BPKP RI tidak lain adalah melihat bagaimana program yang telah di laksanakan oleh Kementerian Agama Kota Batam, apakan Top down atau Bottom Up. Hal ini merupakan salah satu bentuk dan upaya yang dilakukan untuk melihat dari pemerataan layanan pendidikan di bawah Kementerian Agama apakah itu RA, Madarasah maupun Pondok pesantren. Semuanya dilakukan survei, termasuk juga dalam sisi teknologinya apakah itu data EMIS, SIAGA dan data lainnya, ujarnya. Intinya, semuanya harus sinkron secara nasional, baik pusat maupun di daerah, jelasnya. (bad70/Yd)
